BANGKEP – Fraksi Golkar Bintang Persatuan (F-GBP) DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) menyoroti ketimpangan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Yakni antara belanja pegawai dengan belanja infrastruktur.
Juru bicara F-GBP, Shepyanjeni Aluman dalam rapat paripurna laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan dan penelitian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 menyampaikan, fraksinya menerima hasil pembahasan dan penelitian Banggar atas dokumen tersebut.
Namun, ada beberapa catatan yang menarik perhatian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) gabungan Partai Golkar, PBB, dan Perindo ini.
“Alokasi anggaran belanja pegawai tinggi, sementara anggaran untuk belanja infrastruktur masih relatif rendah,” ungkap Shepyanjeni, Senin 1 September 2025.
Maka F-GBP berpendapat, perlu adanya pengkajian ulang sebagai bentuk upaya mencari solusi demi memastikan roda pembangunan di Bangkep tetap bergulir,
“Sehingga perbangunan Bangkep bisa berjalan optimal, dan berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, F-GBP juga melihat masih rendahnya pendapatan daerah di sektor tuntutan ganti rugi keuangan negara.
Olehnya diharapkan maksimalisasi kerja-kerja kolektif antara eksekutif dan legislatif. Baik melalui peran Panitia Khusus (Pansus) DPRD maupun majelis pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).
Terakhir, F-GBP mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar berkomitmen memprioritaskan kebijakan anggaran terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
Seperti memastikan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis terus berjalan, serta memenuhi kebutuhan infrastruktur di sektor pertanian dan perikanan.
“Semuanya harus dipastikan pelaksanaannya tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan,” pungkasnya.***
