BANGKEP – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Irwanto IT Bua menegaskan, pembentukan Pansus bukan untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu.
Hal ini disampaikan Irwanto saat dirinya membacakan pandangan Fraksi Golkar Bintang Persatuan (F-GBP) dalam rapat paripurna yang digelar Senin, awal pekan ini.
Kata Iwan Bua -panggilan akrabnya-, secara historis, pembentukan Pansus berangkat dari kegelisahan Parlemen Trikora merespon data temuan kerugian negara yang dirilis BPK terhadap keuangan pemerintah daerah (Pemda). Yang jumlahnya ditaksir cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan di tengah efisiensi anggaran.
Menurutnya, harus ada pengembalian atas temuan kerugian negara untuk membantu meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkep.
“Setelah mengetahui data temuan BPK yang jumlahnya cukup besar, kami berharap temuan ini harus dikembalikan untuk membantu keuangan daerah,” tegasnya.
Meski begitu, Irwanto tidak begitu mempersoalkan jika terdapat pihak-pihak yang mempelintir maksud dan tujuan kehadiran Pansus. Setidaknya, keberadaan Pansus bisa mempresure pihak-pihak terlibat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengembalikan temuan kerugian negara.
“Tidak ada niatan buruk kami, kami hanya ingin membantu keuangan daerah,” tutur politikus Partai Golkar ini.
Olehnya, dia meminta Pemda agar segera membentuk komposisi tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) supaya meminta pertanggungjawaban pihak rekanan yang terindikasi temuan.
Dia juga menyarankan, ke depan Pemda harus lebih selektif dalam menentukan rekanan atas proyek pembangunan yang akan dikerjakan. Jika rekanan tercatat masih ada tanggung jawab terhadap daerah, maka kiranya perlu dipertimbangkan.
“Kalau pun masih dikehendaki untuk mengerjakan proyek silahkan, tapi harus dengan kesepakatan,” tekan dia.
Sementara itu, Bupati Bangkep Rusli Moidady menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terindikasi terdapat temuan kerugian negara.
Dia akan menuntut komitmen pertanggungjawaban. Jika tidak, Rusli berjanji akan memberikan sanksi terhadap OPD atau pihak rekanan terkait.***
