BANGKEP – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) rehat.
Kondisi itu buntut dari keracunan massal 300 lebih siswa-siswi dari beberapa sekolah di Kota Salakan (Ibukota Bangkep) usai menyantap program tersebut.
Pasca insiden tersebut, banyak pihak mengusulkan perubahan mekanisme pelaksanaan MBG. Salah satunya datang dari anggota DPRD Bangkep dari Fraksi Gerindra, Moh Iqbal Laiti.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) I ini menyarankan, anggaran dapur untuk MBG sebaiknya diserahkan langsung kepada orangtua peserta didik.
Menurutnya, cara itu lebih efektif dan terjamin keamanannya. Sehingga tugas pelaksana program tinggal bertitik berat pada pengawasan.
“Kalau diserahkan kepada orangtua siswa lebih aman, tidak mungkin mereka menyajikan makanan beracun kepada anaknya,” nilai Iqbal belum lama ini.
Lebih lanjut, jelasnya, anggaran MBG bisa disalurkan secara periodik. Misalnya setiap seminggu sekali.
“Pelaksana program juga bisa menyerahkan sedikit wewenang kepada para guru. Dimana para guru bertugas mengkontrol kesesuaian menu yang di bawa siswa dari rumah,” kata dia.
Namun dia menyadara bahwa kewenangan mengatur program tersebut di bawah kendali pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Adapun apa yang disampaikannya, hanya bagian dari saran dan masukan. “Saya hanya menyarankan, yah kalau bisa diterapkan alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kami berharap ada metode lain dari pelaksana yang lebih menjamin keamanan menu MBG,” pungkasnya.***
