BANGKEP – Seluruh di fraksi di DPRD Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (Sulteng) bersuara pada sidang paripurna yang digelar awal pekan ini. Dengan agenda penyampaian bupati atas Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dari total enam fraksi di Parlemen Trikora, media ini merangkum tiga diantaranya. Yakni, Fraksi Golkar Bintang Persatuan (F-GBP), Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), dan Fraksi Kebangkitan Kesejahteraan dan Solidaritas (KKS).
Usai membuka paripurna, pimpinan sidang yang juga Ketua DPRD Bangkep, Arkam Supu mempersilahkan Bupati Rusli Moidady menyampaikan gambaran Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Beberapa anggota legislatif (Aleg) berkesimpulan, dinamika penggaran ke depan membututuhkan komitmen bersama antar penyelenggara pemerintahan. Sebab, di tengah lemahnya fiskal daerah, lebih dari setengah APBD terserap untuk alokasi belanja begawai.
Terkait itu, Ketua F-GBP, Irwanto IT Bua melalui pandangan fraksinya menegaskan, pihaknya menerima dokumen tersebut untuk dibahas di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sembari menyampaikan tiga catatan krusial, yakni:
1. Mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar dalam merumuskan kebijakan anggaran harus mengutamakan pemenuhan penanganan urusan bersifat kunkuren, atau urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan pendekatan lokus prioritas pada masing-masing sub bidang urusan.
“Artinya, lokus kegiatan ke depan jangan hanya di kampungnya bupati atau kampungnya pimpinan DPRD saja,” tekan politikus Partai Golkar ini.
2. Mengingatkan Pemda agar tema ‘Rencana Kerja Pemerintah Daerah yakni “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi InklusifMelalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan dan PariwisataYang Berkelanjutan” yang selanjutnya difokuskan pada empat prirotas daerah, yaitu:
a. Pemerataan penyediaan infastruktur pelayanan dasar jalan, air bersih dan kelistrikan untuk mendukung daya saing perekonomian
b. Percepatan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
c. Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, perikanan dan pariwisata guna mendukung ekonomi kerakyatan
d. Peningkatan inovasi dan tata kelola pemerintahan yang berwibawa dengan dukungan nilai religius dan budaya lokal, dapat benar-benar ditransaksikan dalam program dan kegiatan yang bersifat subtantif dan mengarah langsung pada penanganan masalah.
“Sebab selama ini, kami menilai praktek penganggaran lebih terkonsentrasi pada pembiayaan kegiatan pendukung ketimbang pembiayaan kegiatan yang mengintervensi penanganan masalah.
3. Mengingatkan Pemda agar konsisten menunjukan upaya nyata terhadap penanganan persoalan daerah, yakni:
a. Tingginya angka pengangguran terbuka
b. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banggai Kepulauan yang relatif masih tinggi
c. Masih tingginya angkastunting
d. Belum meratanya ketersedian insfrastruktur di seluruh wilayah Banggai Kepulauan
e. Masih rendahnya kemampuan keuangan daerah, baik itu kemampuan dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rendahnya dana perimbangan dari pusat kedaerah.
Selanjutnya, pandangan F-PDIP juga tak kalah menohok. Juru Bicara F-PDIP, Veririanus Lamasang juga menyampaikan tiga catatan penting, yakni:
1. Menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran, memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, pariwisata serta mendorong optimalisasi PAD melalui pemanfaatan potensi lokal, meminta penajaman prioritas program, serta sinergi lintas sektor dalam implementasi kebijakan anggaran
2. Menyatakan bahwa arah kebijakan dalam KUA-PPAS Tahun 2026 sangat tepat yaitu, diarahkan pada penguatan pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi daerah, serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia
3. Menyoroti persoalan kasus asusila yang terjadi Desa Sambulangan, Kecamatan Bulagi Utara sangat memiluhkan yang disebabkan persoalan ekonomi sehingga terjadinya eksploitasi anak di bawah umur.
Hal ini harus menjadi tanggung jawab Pemda bersama Lembaga DPRD, supaya dikemudian hari tidak terjadi kasus yang sama.
Terakhir, pandangan F-KKS yang disampaikan juru bicara Eko Febrianto Sahata. Dia menekankan, fokus program kegiatan yang benar-benar punya dampak output yang besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***
