BALUT – DPRD Banggai Laut (Balut), Sulawesi Tengah berupaya menekan praktek menyimpang dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di seluruh tingkat penyelenggara pemerintahan.
Langkah yang dilakukan DPRD Balut di bawah kepemimpinan Patwan Kuba, adalah dengan meningkatkan fungsi pengawasan yang melekat di lembaga tersebut.
Salah satunya diwujudkan melalui sosialisasi terkait tugas pokok serta fungsi (Tupoksi) DPRD, dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Balut, Rabu 8 Oktober 2025.
Keterlibatan jaksa dalam kegiatan itu bagian dari implementasi kerja sama antara kedua lembaga tersebut, yang dituangkan melalui Memorandum of Understanding (MoU) alias nota kesepahaman dalam memerangi praktek tindak pidana korupsi.
Ketua DPRD Balut, Patwan Kuba menyampaikan, secara kelembagaan pihaknya berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat di seluruh tingkatan. Mulai dari kota hingga pedesaan.
Apalagi, baik DPRD maupun Kejaksaan memiliki keterkaitan fungsi yang sama, yakni pengawasan. Hanya saja, pengawasan Kejaksaan lebih spesifik ketimbang DPRD.
“Pengawasan DPRD bersifat umum, sedangkan Kejaksaan lebih spesifik. Dengan kehadiran Kejaksaan kiranya bisa menyampaikan banyak hal tentang pentingnya menghindari praktek tindak pidana korupsi,” kata Patwan saat berbicara di depan masyarakat sebagai salah satu narasumber.
Bagi wakil rakyat tiga periode ini, momen itu tidak hanya memberikan pemahaman masyarakat tentang Tupoksi lembaga. Tetapi juga mendekatkan masyarakat dengan Kejaksaan dan DPRD.
Harapannya, masyarakat khususnya yang berada di kepulauan tidak lagi takut jika ke depan ingin mengadu sekaitan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan.
“Terima kasih kepada pak Kajari (kepala Kejaksaan Negeri) dan seluruh kasi- kasi yang sudah bersedia hadir dan menemui masyarakat di pulau- pulau serta memberikan materi,” pungkasnya. ***
