BANGKEP – Anggota DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) mendengarkan keluhan masyarakat di kawasan Peling Barat terkait krisis listrik.
Hal ini menjadi catatan penting bagi Erik untuk disuarakan di tingkat kabupaten agar kebutuhan listrik masyarakat Bangkep di Kecamatan Buko, Buko Selatan, dan Bulagi Selatan terpenuhi.
Aspirasi tersebut diserap Erik saat dirinya melaksanakan salah satu agenda lembaga, yakni Kunjungan Kerja (Kunker) di Daerah Pilih (Dapil) III belum lama ini.
Masyarakat di kawasan itu, kata Erik, sering mengalami pemadaman listrik. Menurutnya, salah satu penyebab atas kondisi tersebut adalah kebijakan interkoneksi jaringan listrik PLN.
Sejatinya, kebijakan ini positif. Namun situasinya berbading terbalik dengan kenyataan di Banggai Kepulauan.
“Banyak hal yang menjadi indikator pemadaman listrik, seperti pembersian atau perbaikan jaringan, minimnya bahan bakar, terpenting adalah, kedudukan PLN Salakan yang masih berstatus Sub Rayon,” katanya, Rabu 4 Maret 2026.
Status tersebut membatasi kewenangan Sub Rayon PLN Salakan. Maka langkah yang harus dilakukan adalah, meningkatkan status PLN Salakan dari Sub Rayon ke Rayon.
“Wilayah Bangkep luas, masyarakatnya juga banyak jika dibandingkan Kabupaten Banggai Laut. Tapi di status PLN di Banggai Laut justru lebih tinggi dari pada Salakan,” tuturnya.
Anggota Komisi II DPRD Bangkep ini mengaku, pihaknya telah beberapa kali mengeluhkan masalah ini ke pihak PLN Suluttenggo hingga PLN pusat. Syukurnya, pihak PLN mendengar keluhan listrik di Bangkep dan berjanji akan menindaklanjuti.
“Kita menunggu langkah PLN demi peningkatan kualitas layanan listrik masyarakat,” pungkasnya.***
