BANGKEP – DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) telah mengeluarkan jadwal pelaksanaan paripurna penyampaian kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan pemerintah daerah (Pemda), pada 10 Maret 2026 mendatang.
Momen ini telah cukup lama ditunggu. Sebab, bakal ada kejutan yang mungkin menyikap tabir kelam keuangan Pemda Bangkep sepuluh tahun belakangan, terhitung sejak 2014 hingga 2024.
Jelang paripurna, Ketua Pansus DPRD Bangkep yang memimpin tim dalam mendalami dokumen LHP BPK, Irwanto IT Bua belum blak-blakan soal poin krusial yang akan dituangkan dalam laporan nanti.
Menurut dia, waktunya tidak akan lama lagi menuju tanggal 10 Maret. Setelahnya, publik akan mengetahui seperti apa laporan hasil kerja Pansus beberapa bulan terakhir.
“Kami akan sampaikan semuanya saat paripurna nanti,” singkatnya saat dikonfirmasi, Jumat 6 Maret 2026.
Meski begitu, media ini masih menyimpan data terkait penyampaian awal politikus Partai Golkar ini soal beberapa dugaan temuan kerugian negara. Yang salah satunya diduga terjadi di Dinas PUPR dalam bentuk Mark Up pelaksanaan pembangunan peningkatan infrastruktur jalan.
Informasi yang berkembang, Dinas Kesehatan juga tak luput dalam bidikan pansus. Menyusul beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang belum diketahui persis intansi apa saja.
Jika terbukti terdapat temuan, maka Pansus akan mendesak pertanggungjawaban para pihak terkait. Namun apabila opsi ini menemui jalan buntu, maka Pansus akan merekomendasikan penanganan selanjutnya kepada lembaga penegak hukum.***
