JAKARTA – Penurunan muka tanah (land subsidence) Jakarta kian mengkhawatirkan. Tak tinggal diam, pemerintah pusat pun akhirnya mengambil langkah-langkah penanganan.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) adalah melalui pembangunan tanggul pantai Jakarta.
Proyek Strategis Nasional (PSN) ini juga diperuntukan untuk mengurangi resiko banjir di kawasan ibu kota dan sekitarnya.
Menteri PU RI Dody Hanggodo mengatakan, pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian pimpinannya.
“Pembangunan tanggul juga masuk PSN,” katanya sebagaimana dilansir dari laman resmi Kementerian PU, Selasa 10 Juni 2025.
Sebagai tindak lanjut Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyiapkan pembangunan tanggul di pesisir Teluk Jakarta tahap tujuh. Rencana pembangunan pengaman pantai di pesisir Teluk Jakarta tahap tujuh paket satu di Kali Ancol dan Kali Dadap.
Pembangunan tanggul Kali Ancol paket satu direncanakan sepanjang 100 meter bersumber dari APBN dan dilaksanakan secara single years contract (SYC) pada 2025 yang kini statusnya dalam persiapan lelang.
Sementara pembangunan tanggul tahap tujuh paket berikutnya direncanakan sepanjang 850 meter di Kali Ancol, Muara Baru Barat dan Cilincing.
Anggaran kegiatan ini dalam tahap pengusulan dengan sumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilaksanakan secara multi years contract (MYC) 2026-2027.
Pada tahap tujuh ini juga akan dibangun satu unit sistem polder di Kali Dadap sebagai satu kesatuan sistem bangunan pengendali banjir yang terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) yang bersumber dari SBSN dilakukan secara MYC 2026-2027.
Hingga 2024 pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta oleh Kementerian PU telah mencapai total panjang 14,75 km terdiri dari enam tahap pekerjaan yang tersebar di kawasan Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol dan Dadap.
Kementerian PU menekankan bahwa pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu yang juga mencakup penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah.
Upaya ini terintegrasi dengan pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta Jakarta Sewerage Development System untuk meningkatkan kualitas air di wilayah hilir.
Pendekatan terintegrasi ini diharapkan tidak hanya mengurangi risiko banjir dan abrasi, melainkan juga mencegah land subsidence akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.***
