MORUT – Polemik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit PT Agro Nusa Abadi (ANA) di Kabupaten Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapat perhatian lebih luas.
Setelah Asosiasi untuk Transformasi Sosial (ANSOS), kini giliran Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) Aristan bersuara.
Sejalan dengan ANSOS, Aristan pun ikut menyoal keterlibatan aparat dari Polres Morut di tengah-tengah upaya masyarakat dalam menuntut hak atas tanah mereka dari klaim PT ANA.
Politisi Partai NasDem ini mengatakan, pendekatan yang dilakukan pihak keamanaan tidak menyelesaikan konflik agraria antara kedua bela pihak. Justru sebaliknya, memperumit situasi sehingga terkesan menjadikan masyarakat sebagai korban atas tindakan mereka.
“Tarik semua aparat. Langkah mediasi, persuasif dan dialog jauh lebih baik,” pintahnya, Senin 16 Juni 2025.
Masalah ini mungkin bisa saja berlarut. Karena itu, Aristan menegaskan aparat harus bertindak benar dan berlaku adil jika nantinya ada upaya hukum yang ditempuh.
Dalam hal ini, tekan Aristan, jangan hanya masyarakat yang ditindaki, tetapi juga perusahaan. Sebab PT ANA dianggap beroperasi tanpa legalitas.
“Seharusnya aktifitas PT ANA ini dihentikan, ada indikasi melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki izin HGU (Hak Guna Usaha), maka seharusnya ditindak tegas,” ungkap dia.
Olehnya, dia mengingatkan Gubernur Sulteng Anwar Hafid segera mengambil sikap dan tindakan konkret sebagai bentuk upaya penyelesaian masalah.
“Apalagi Konflik agraria ini sudah berlangsung bertahun-tahun, ini demi keadilan dan kepastian hukum bagi warga lingkar sawit,” pungkasnya.***
