BANGKEP – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Moh Iqbal Laiti tampaknya tak ingin ketinggalan dengan agenda tahapan pengusulan program pembangunan daerah.
Hal itu terlihat dengan kehadirannya pada kegiatan konsultasi publik dan forum perangkat daerah di Auditorium Bappeda dan Litbang Bangkep beberapa waktu lalu.
Kepada media ini Iqbal menyampaikan, kehadirannya untuk mengawal keselarasan dan konsistensi program kegiatan, mulai dari Renja, RKPD, KUA-PPAS hingga menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Seluruh program harus selaran dengan dokumen,” tegasnya pekan ini.
Kata wakil rakyat asal daerah pilih (dapil) I ini, forum tersebut bukan hanya inisiatif pemerintah daerah, melainkan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dikuatkan juga dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang menjadi acuan utamanya.
Maka seluruh sistem harus terintegrasi, mulai dari pengelolaan, perencanaan, penganggaran hingga pada pelaksanaannya.
“Itulah alasan yang menjadikan kegiatan ini sangat penting,” tuturnya.
Untuk itu, dia menyarankan agar diberlakukan selektifitas usulan Musrembang, termasuk aspirasi yang menjadi pokok pikiran DPRD agar benar-benar mengacu pada skala prioritas.
“Terpenting adalah, penyusunan perencanaan kegiatan harus sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo serta RPJMD sebagai visi misi bupati dengan mempertimbangan kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.***
