BANGKEP – Ketua Komisi II DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng), Irwanto IT Bua menegaskan, usulan pokok pikiran (pokir) anggota legislatif (aleg) harus sejalan dengan program yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi misi bupati-wakil bupati.
Sikap ini merupakan keberpihakan DPRD, khususnya Fraksi Golkar Bintang Persatuan (F-GBP) terhadap kepentingan daerah, serta upaya mendorong percepatan realisasi program kepala daerah.
Hal itu disampaikan polirtikus Partai ini saat berdiskusi dengan sejumlah anggota Komisi I dari DPRD Banggai Laut (Balut) saat berkunjung di gedung Parlemen Trikora belum lama ini.
“Salah satu kiat untuk meloloskan usulan pokir acuannya RPJMD dan visi misi bupati,” ungkapnya.
Selain itu, menurut Irwanto, usulan juga harus bersifat skala prioritas. Sebab, tidak semua aspirasi masyarakat di tingkatan bawa dianggap prioritas ketika tahapan pembahasannya dilakukan di daerah.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu membiayai semua usulan. Maka rujukannya adalah hal-hal terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan urusan konkuren,” jelasnya.
Urusan konkuren, masih kata dia, bersifat wajib sebab berkaitan dengan pelayanan dasar. Yakni meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta sosial.
“Tanpa memperhatikan hal-hal itu maka sulit kiranya setiap usulan akan dianggarkan. Maka patuhi aturan dan rambu-rambu yang ditetapkan pemerintah,” pungkasnya.***
