BANGKEP – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) sedikit bisa bernapas legah.
Tuntutan mereka terkait kenaikan honor akhirnya menemui titik terang. Meski masih jauh dari standar Upah Minimun Regional (UMR) Sulteng, setidaknya Pemerintah Daerah (Pemda) telah menunjukan kepeduliannya.
Dimana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 mendatang, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersepakat menaikan gaji PPPK Paruh Waktu.
Dari sebelumnya dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 senilai Rp800 ribu per-bulan, naik menjadi Rp1 juta per-bulan.
Juru Bicara (Jubir) Aliansi Merah Putih (AMP) Bangkep, Sugito mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada sejumlah anggota legislatif (Aleg) yang tergabung dalam Banggar atas perhatiannya dalam memperjuangkan hak PPPK Paruh Waktu.
“Terima kasih kepada pimpinan DPRD, Banggar, terkhusus Ketua Komisi II pak Irwanto IT Bua, serta TAPD atas kepedulian dan perhatiannya terhadap nasib kami,” ucapnya yang diaminkan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) AMP, Hamzah Lamada, Kamis 6 November 2025.
Dia memaknai tindakan yang dilakukan pimpinan Komisi II dan kawan-kawan demi menjamin kemaslahatan masyarakat. Sebab, PPPK bagian dari rakyat Bangkep yang membutuhkan sentuhan pemerintah.
Memang, sambungnya, gambaran awal gaji PPPK Paruh Waktu tak manusiawi. Atas kondisi itu, terkadang dia dan rekan sejawatnya beranggapan pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanyalah keterpaksaan untuk menghindari kegaduhan massal.
“Tapi setelah melihat perjuangan pak Irwanto IT Bua, kami pun merasa kembali memiliki harapan baru. Semoga angka yang diusulkan sedikit dapat menunjang kehidupan kami dan keluarga,” harapnya.
“Semoga juga ke depan Pemda bisa menjawab keluh kesah kami, sebab bagaimana pun PPPK Paruh Waktu bagian dari pemerintah daerah, meskipun kami tergolong kasta terendah dalam pemerintahan,” pungkasnya.
Terpisah, pantauan awak media dalam grup WhatsApp mitra DPRD Bangkep, beberapa Aleg terlibat dalam diskusi seputar gaji PPPK Paruh Waktu.
Irwanto IT Bua sebagai pelopor perjuangan mengatakan dalam grup, keputusan kenaikan gaji dicapai dari proses yang cukup alot.
“Dari pembahasan yang alot itu, Banggar dan TAPD menyepakati kenaikan untuk pos belanja honor PPPK Paruh Waktu Tahun 2026, dari Rp800 ribu menjadi Rp1 juta per-bulan,” ungkapnya.
Masih kata politikus Golkar yang akrab dengan panggilan Iwan Bua ini, awalnya dia dan beberapa Aleg menyatukan pendapat untuk memperjuangkan honor lebih. Hal itu demi menghindari kesenjangan honor antara PPPK Paruh Waktu dengan Penuh Waktu.
Namun pada akhirnya, Banggar dan TAPD hanya bisa bersepakat diangka Rp1 juta mengingat lemahnya kemampuan anggaran daerah tahun depan untuk membiayai seluruh kebutuhan prioritas.
“Tapi ada catatannya, yakni jika ke depan terjadi penambahan sumber pendapatan baru, maka salah satu prioritas yang harus ditambah adalah honor PPPK Paruh Waktu,” terangnya.
Iwan Bua juga menginformasikan sekaitan dengan hasil dialog AMP dengan pimpinan DPRD beserta anggota Banggar. Salah satu poin pentingnya adalah, aliansi meminta adanya peraturan daerah (Perda) atau peraturan bupati (Perbup) yang mengatur tentang penyesuaian besaran honor berdasarkan beban kerja, termasuk hal-hal teknis lainnya.
“Saya dan teman-teman Aleg siap mendorong itu. Jika ke inisiatif tersebut tidak mendapat respon dari Pemda, kami meminta mereka (PPPK Paruh Waktu) balik ke DPRD supaya dijadikan Perda inisiatif DPRD untuk dimasukan dalam Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) tahun depan,” pungkasnya.***
