BALUT – Dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 telah masuk meja DPRD Banggai Laut (Balut), Sulawesi Tengah (Sulteng).
Menyikapi hal itu, Jumat 31 Oktober 2025, DPRD akhirnya memulai tahapan awal pembahasan melalui rapat paripurna. Dengan agenda, pembahasan rancangan KUA (APBD) dan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Patwan Kuba, didampingi Wakil Ketua Abubar O Sumail tersebut dihadiri 11 dari total 20 anggota legislatif (Aleg).
Sementara dari pihak eksekutif, Sekretaris Daerah (Sekda) H Ruslan datang mewakili Bupati Balut Sofyan Kaepa. Dia didampingi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pejabat sekretariat daerah (Setda). Hadir juga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ketua DPRD, Patwan Kuba mengatakan, pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerja ekstra untuk memaksimalkan pembahasan. Sebab, waktu yang tersisa sangatlah terbatas, buntut dari lambatnya pengajuan dokumen KUA-PPAS dari eksekutif kepada legislatif.
“Waktu kita (membahas) tinggal satu bulan sampai dengan persetujuan, maka mohon kerjasamanya,” ucap politikus Partai Demokrat ini usai membuka rapat paripurna.
Selanjutnya, Patwan mempersilahkan Sekda Ruslan membacakan sambutan Bupati Sofyan Kaepa. Dia menjelaskan tentang hierarki penyunan dokumen sampai pada ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) atas APBD tahun depan.
KUA-PPAS merupakan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) hingga pada Rancangan APBD (RAPBD).
“RAPBD disusun berdasarkan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” terangnya.
Selanjutnya, panglima Aparatur Sipil Negara (ASN) Balut ini berbicara soal anggaran. Dimana besaran APBD mendatang diproyeksikan mencapai RP582,5 miliar lebih. Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp37,5 miliar, Pendapatan Transfer Rp540,5 miliar, ditambah PAD lainnya senilai Rp4,3 miliar.
Anggaran tersebut bakal dialokasikan untuk membiayai beragam kebutuhan program atau kegiatan. Terutama enam prioritas pembangunan meliputi, peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekοnomi masyarakat, peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan kualitas dan kinerja pemerintah daerah (Pemda), optimalisasi penatausahaan pengelolaan keuangan, meningkatnya ketahanan pangan masyarakat, hingga peningkatan partisipasi pembangunan daerah.
Kemudian, giliran para juru bicara dari lima fraksi menyampaikan pandangan akhir Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tersebut. Kelimanya adalah, Fraksi Demokrat, Nasional Demokrat (NasDem), PDI Perjuangan, Berkarya Sejahtera, serta Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat.
Keseluruhan fraksi menyatakan persetujuannya agar pembahasan rancangan KUA-PPAS segera ditindaklanjuti ke tingkat Badan Anggaran (Banggar), yang akan bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Meski begitu, para fraksi memberikan beberapa catatan penting, diantaranya mendorong implementasi APBD 2026 supaya berorientasi pada program pro rakyat, penguatan ekonomi, reformasi birokrasi, optimalisasi kinerja aparat pemerintah, percepatan serapan anggaran, maksimalisasi garapan PAD sebagai upaya peningkatan fiskal daerah, hingga penekanan minimalisir kegiatan bersifat administasi.
Setelah mendengar seluruh pandangan fraksi, Patwan Kuba mempertegas sikap Aleg. “Apakah rancangan KUA-PPAS dapat disetujui untuk dibahas di tingkat Banggar?,” tanya dia.
“Setuju,” seru anggota dewan menjawab pertanyaan pimpinan rapat.
Sebelum forum diakhiri, Patwan menginformasikan, pihaknya akan membahas dokumen tersebut dimulai dari Senin pekan depan. Untuk itu, dia meminta anggota Banggar dan TAPD supaya tetap berada di tempat dalam beberapa hari ke depan.
“Sebab kita akan menggunakan waktu yang singkat ini untuk memaksimalkan pembahasan,” pungkasnya.***
