SALAKAN – Rencana pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Salakan mendapat dukungan banyak pihak. Setelah Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD, kini giliran kepolisian.
Kapolres Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) AKBP Ronaldus Karurukan SIK merespon positif realisasi proyek garapan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu di wilayah kerjanya.
Respon perwira berpangkat dua bunga ini merujuk pada peran aktif eksekutif dan legislatif. Dimana, belum lama ini Komisi II DPRD Bangkep telah mengkonsultasikan proyek pelabuhan ke Dirjen Perhubungan Laut di gedung Kemenhub.
Salah satu poin hasil pertemuan itu adalah, dirjen memerintahkan Pemda dan DPRD untuk sosialisasi tentang sterilisasi kawasan Pantai Indah Salakan (PIS) dari pemukiman atau bangunan usaha. Artinya, akan ada relokasi.
Jika tak ada aral melintang, pembangunan proyek yang dibanderol Rp90 miliar lebih itu akan dimulai jelang akhir tahun 2025 ini.
Menanggapi itu, Ronaldus menyampaikan, pihaknya siap menjaga kondusifitas daerah selama proses pengerjaan proyek. Namun, langkah itu tak terlepas dari koordinasi Pemda ke kepolisian.
“Perlu adanya koordinasi, jika Pemda membutuhkan peran kepolisian, kami siap,” katanya kepada sejumlah wartawan pada kegiatan silaturahmi Kapolres dengan pegiat Pers Bangkep di Salakan, Kamis 26 Juni 2025.
Kapolres mengatakan, segala bentuk proyek yang masuk daerah harus dipertimbangkan dampaknya. Apakah menguntungkan bagi rakyat dan daerah, atau justru sebaliknya.
Namun dia optimis, Pemda telah lebih dulu melakukan hal itu. Apa lagi pembangunan pelabuhan bagian dari program pemerintah pusat melalui Kemenhub.
“Tentunya pemerintah telah mempertimbangkan itu. Apa lagi pelabuhan bagian dari kebutuhan prioritas daerah, khususnya di Bangkep,” jelasnya.
Dia berharap, progres pembangunan Pelabuhan Salakan berjalan lancar sehingga ke depan bisa menjadi sumber ekonomi baru di Bangkep.***
