BANGKEP – Ketua Fraksi Golkar DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng), Irwanto IT Bua menyarankan pemerintah desa (Pemdes) agar perkuat inovasi yang bisa menopang kebutuhan anggaran.
Hal itu disampaikan Irwanto ketika berkunjung di beberapa kantor desa belum lama ini. Menurutnya, Pemdes harus bisa meminimalisir kebutuhan tak penting mengingat kebijakan efiensi anggaran tahun ini sangat tidak berpihak dengan keinginan daerah.
Pemangkasan besar-besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung ikut mengikis nominal Alokasi Dana Desa (ADD) hingga Dana Desa (DD) ke seluruh desa.
“Sebab persentase anggaran desa jelas mengacu pada besaran APBD. Jika APBD sedikit, maka asupan anggaran ke desa pun ikut berdampak,” jelasnya pekan ini.
Adapun inovasi yang dimaksud berfariasi. Mulai dari tidak adanya penambahan aparat baru dengan memaksimalkan kerja perangkat yang ada, atau menciptakan sumber-sumber ekonomi baru.
Aleg pemilik suara terbanyak pada Pileg 2024 ini mengaku memahami tidak sedikit program desa yang harus ditiadakan akibat efisiensi. Alasannya jelas berkonsekuensi terhadap ketersediaan anggaran.
Namun, baik Pemdes maupun pemerintah daerah (Pemda) tidak dapat menentang kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Saya juga kerap mendengar ada anggota BPD atau perangkat desa lainnya yang mempertanyakan kenaikan honor. Sayangnya, untuk tahun ini keinginan itu belum bisa disiasati,” tuturnya.
Iwan Bua -panggilan akrabnya- berharap, pemerintah desa bisa memaksimalkan penggunaan anggaran dengan sangat efisien. Salah satu tips yang disampaikannya adalah, memfilter secara ekstra program yang benar-benar prioritas.
“Semoga ke depan keadaan kembali membaik. Meski demikian, kita harus selalu berusaha dengan penuh optimistis dalam mendorong pembangunan daerah demi menyongsong kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.***
