BANGKEP – Sidang paripurna penetapan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2025 menuai beragam respon fraksi.
Dari total enam fraksi di DPRD Bangkep, media ini berhasil merangkum pandangan empat fraksi pada paripurna yang mengagendakan penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas dokumen tersebut, Kamis 25 September 2025.
Empat fraksi dimaksud adalah Kebangkitan, Kesejahteraan dan Solidaritas (gabungan PKB-PKS-PSI), Golkar Bintang Persatuan (Partai Golkar-PBB-Perindo), Demokrat, dan PDI Perjuangan (PDIP).
Pada dasarnya, keempat fraksi mengapresiasi serta menerima hasil kerja Banggar bersama TAPD. Termasuk 12 poin yang menjadi catatan Banggar terhadap pelaksanaan penyesuaian anggaran perubahan tahun ini.
Adapun respon bernuansa saran atau masukan disampaikan fraksi-fraksi demi optimalisasi serta efektivitas realisasi pelaksanaan APBD-P.
Dimulai dari Fraksi Kebangkitan, Kesejahteraan, dan Solidaritas (F-KKS) melalui Juru Bicara, Harianto Sadardi. Sebanyak tiga poin saran fraksi pimpinan Uturinus Gunawan ini ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni:
- Melakukan percepatan penyerapan anggaran, mengingat waktu sudah memasuki triwulan III menuju triwulan IV
- Segera melakukan upaya serius untuk meningkatkan realisasi pendapatan, dan
- Melakukan percepatan pengerjaan proyek-proyek pembangunan maupun rehabilitasi Infrastruktur yang berdampak luas pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Kepada Banggar dan TAPD, Harianto juga menyarankan agar penambahan anggaran di sejumlah OPD harus disertai alasan sebagai bentuk transparansi pengambilan keputusan.
“Lalu maksimalisasi penggunaan anggaran harus berbasis skala prioritas. Kami juga menyarankan bupati supaya mengingatkan semua OPD agar selektif dalam memilih mitra kerja (pihak ketiga) untuk menghindari (pekerjaan) bermasalah,” pintah politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Selanjutnya Juru Bicara yang juga Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan (F-GBP), Irwanto IT Bua. Kata dia, pada APBD-P terdapat penambahan anggaran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.
“Penambahan ini diharapkan bisa berimplikasi pada peningkatan PAD,” tekannya.
Lalu penambahan anggaran program Universal Health Coverage (UHC) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkep.
“Terkait intervensi kepada BPJS Kesehatan dalam hal ini UHC, kami berharap terlaksana dengan baik agar masyarakat benar-benar bisa menikmati layanan kesehatan gratis,” saran aleg Partai Golkar ini.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) cenderung menekankan pemerintah daerah (Pemda), khususnya Bupati Bangkep, Rusli Moidady agar menjaga komitmen yang telah disepakati bersama antara legislatif dengan eksekutif.
“Mengingatkan Pemda agar benar-benar memegang teguh komitmen yang sudah dibangun bersama, sehingga apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan bisa direalisasikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” tegas Juru Bicara yang juga Sekretaris F-PDIP, Erik Lauw.
Pandangan fraksi terakhir datang dari Demokrat. Juru Bicara sekaligus Ketua Fraksi Demokrat (F-Demokrat), Nancy Dunda meminta Bupati Rusli Moidady memberi atensi terhadap program atau kegiatan pro rakyat yang ada di OPD.
“Kami meminta bupati menyampaikan kepada perangkat daerah agar mendorong percepatan proyek-proyek pembangunan maupun rehabilitasi infirastruktur yang berdampak luas pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas srikandi asal daerah pilih (Dapil) I ini.
Pada kesempatan itu, Bupati Rusli merespon positif saran dan masukan fraksi. Menurutnya, apa yang disampaikan bersifat konstruktif sekaitan dengan upaya pemerintah dalam mengejar ketertinggalan pembangunan serta meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.
“Saya sangat mengapresiasi apa yang telah disampaikan. Saya kira kita sama-sama sejalan untuk membangun daerah yang kita cintai ini,” ucapnya.
Untuk diketahui, berikut 12 catatan Banggar DPRD Bangkep atas hasil pembahasan dan penelitian rancangan Perubahan APBD Tahun 2025:
- Mendorong percepatan proyek-proyek infrastruktur strategis yang berdampak luas pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan atau peningkatan fasilitas publik vital
- Pemda diharapkan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan proyek-proyek strategis. Termasuk pengawasan material, metode konstruksi, hingga kepatuhan terhadap standar teknis demi memastikan kualitas hasil pekerjaan bertahan lama
- Badan Pendapatan Daerah pada semester ke dua tahun 2025 segera berupaya lebih serius meningkatkan realisasi pendapatan melebihi target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2025. Baik melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah
- Percepatan penyerapan anggaran pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengingat tahapan penganggaran tahun ini telah memasuki akhir triwulan III. Olehnya diharapkan tidak terdapat SiLPA yang besar pada akhir Tahun Anggaran 2025
- Seluruh OPD melakukan pengendalian, penajaman, efisiensi dan efektifitas belanja daerah
- Lebih meningkatkan target kinerja pembangunan, terutama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga korelasi antara target kinerja pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka dapat berimbang serta selaras dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat sebagai indikator dari keberhasilan
- Penambahan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 225.000.000
- Penambahan anggaran program Universal Health Coverage (UHC) di Dinas Kesehatan sebesar Rp1 miliar dari sisa PAGU Rp1,7 miliar menjadi Rp2,7 miliar. Dengan begitu maka diharapkan pelayanan kesehatan di Bangkep lebih maksimal
- Penambahan anggaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp. 150.000.000
- Belanja tak terduga di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkurang dari Rp1,5 miliar menjadi 500 juta
- Penambahan PAGU di Inspektorat sebesar Rp. 50.000.000
- Penambahan PAGU di Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar Rp. 50.000.000.***
