BANGKEP – Aksi sekelompok pria di Desa Lumbi-Lumbia, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) heboh di media sosial (medsos).
Dalam video berdurasi tujuh detik yang diunggah oleh pemilik akun Facebook (FB) @Hasnar_Putra_Maddasene, pada Senin 8 September 2025, memperlihatkan beberapa pria menggiring perahu fiber.
Postingan itu juga menampilkan thumbnail bertuliskan ‘Demo’ disertai keterangan ‘VIRAL Demo d desa Lumbi-lumbia menggunakan atribut Perahu viber’.
Kolom komentar pun langsung diserbu pengguna FB lainnya. Si pengunggah video berkomentar jika pembagian perahu tidak tepat sasaran.
“pembagian perahu piber tdk tepat sasaran,” tulis @Hasnar_Putra_Maddasene menjawab pertanyaan @Bari_Bigbos.
Hingga pukul 01.13 dini hari, Selasa 9 September 2025, video tersebut telah dilihat 4,8 ribu serta sembilan kali dibagikan.
Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, enam unit perahu diduga berhasil dijarah dari pihak ketiga dalam proses pengerjaan pengadaan perahu fiber bantuan untuk kelompok nelayan melalui Dana Desa (DD) Lumbi-Lumbia Tahun Anggaran 2025.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun ini, Pemerintah Desa (Pemdes) Lumbi-Lumbia telah mengalokasikan anggaran pengadaan 13 unit perahu fiber.
Dari jumlah itu, pihak ketiga baru menyelesaikan pengerjaan sembilan unit. Empat unit sisanya masih dalam proses pembuatan. Sementara enam unit yang dijarah bagian dari sembilan unit dimaksud.
Dalam hal ini, pihak ketiga masih bertanggungjawab penuh atas perahu-perahu fiber. Sebab kabarnya belum ada serah terima kepada Pemdes. begitupula dengan transaksi pembayaran.
Parahnya, oknum dalam video diduga tak termasuk dalam daftar calon penerima bantuan perahu fiber tahun ini. Indikasi keterlibatan oknum provokator pun berhembus. Namun, dugaan ini belum dikonfirmasi kebenarannya.
Kepala Desa (Kades) Lumbi-Lumbia, Muhtar Mangalia yang dikonfirmasi sejumlah awak media via telepon membenarkan kegaduhan dalam video.
“Iya benar pak, terjadi di desa saya,” katanya, Senin 8 September 2025.
Muhtar menyayangkan aksi itu. Seharusnya, nilai dia, para pihak terlibat mengkoordinasikan hal ini kepada Pemdes. Termasuk sekaitan dengan rencana aksi agar Pemdes bisa mempersiapkan diri menerima dan mendengar langsung tuntutan pihak yang keberatan.
Sebab perahu fiber yang dirampas belum sepenuhnya menjadi hak desa. “Pengerjaan perahu belum rampung 100 persen, jadi belum ada penyerahan ke desa, belum ada juga pembayaran,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Muhtar juga menepis tudingan penerima bantuan perahu fiber tak tepat sasaran. Dia meyakini para penerima adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya di laut.
“Silahkan dicek, tidak ada satupun aparat Pemdes atau anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang terdata sebagai calon penerima,” tegasnya.
Toh, masih kata dia, daftar calon penerima perahu fiber merupakan hasil dari musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan seluruh perangkat desa bersama masyarakat.
“Bukan atas kemauan sepihak kepala desa. Ada berita acara hasil Musdes,” kata dia.
Dia menyadari, Lumbi-Lumbia kekurangan 100 unit lebih perahu fiber untuk menjangkau kebutuhan seluruh nelayan. Namun, kebutuhan itu tak mampu dipenuhi dalam satu tahun anggaran karena keterbatasan pembiayaan.
Olehnya, Pemdes mensiasatinya secara bertahap dengan target awal 70 unit. Sejauh ini, Pemdes telah menyanggupi pengadaan 48 unit. Terhitung sejak Tahun 2023 sebanyak 14 unit, 2024 21 unit, disusul tahun ini 13 unit.
“Dalam merumuskan kebijakan, kami mengedepankan standar prioritas. Kalaupun masih ada nelayan yang layak menerima tapi belum kebagian, diharapkan bersabar menunggu tahun anggaran berikutnya. Sebab Pemdes bertanggungjawab atas semua aspek kebutuhan di desa, bukan hanya pemberdayaan nelayan,” tutur Muhtar.
Ditanya soal dalang atas gejolak di desanya, Muhtar enggan berkomentar lebih. Dia meyakini, kondisi yang saat ini terjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi setiap pejabat publik.
“Masyarakat punya hak untuk mengkritik, silahkan. Tapi alangkah baiknya dikoordinasikan matang-matang terlebihdahulu dengan Pemdes biar sama-sama bisa memahami maksud dan tujuan tiap-tiap pihak,” harapnya.***
