BANGKEP – Sejumlah perwakilan masyarakat Desa Lumbi-Lumbia, Kecamatan Buko Selatan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin 22 September 2025.
Mereka mengadukan kebijakan pemerintah desa (Pemdes) yang dianggap tebang pilih dalam menentukan penerima bantuan kelompok nelayan berupa perahu fiber.
Dugaan itu disampaikan masyarakat saat berorasi di depan gedung kantor DPRD. Koordinator lapangan (korlap) menuding, realisasi program yang dianggarkan melalui Dana Desa (DD) Tahun 2025 itu tidak tepat sasaran.
Alih-alih untuk pemberdayaan nelayan, daftar penerima bantuan justru didominasi oleh masyarakat yang berprofesi lain.
Penjelasan masyarakat berlanjut di ruang Komisi I. Pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Bangkep, Eko Febrianto Sahata. Serta melibatkan anggota legislatif (aleg) lintas komisi, yakni Badrin Liato, Winto, Habibullah Salomo, Veririanus Lamasang, Hamira Sahid, Irwanto IT Bua, Sriyeni, Erik Lauw, Uturinus Gunawan, dan Nancy Dunda.
Sementara dari pihak eksekutif, komisi I mengundang beberapa perwakilan Inspektorat, serta pihak Polres Bangkep.
“Tahun ini ada 13 (unit) perahu fiber yang akan disalurkan kepada penerima. Enam diantaranya kami amankan sebagai bentuk protes kami,” ungkap masyarakat.
“Dari total 13 penerima hanya tiga orang yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan. Sisanya adalah anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), petani, dan pelaku usaha bengkel,” sambungnya.
Masyarakat menganggap, Pemdes tidak transparan dalam menentukan penerima bantuan perahu. Sekalipun pengusulannya telah dibahas melalui tahapan musyawarah desa (musdes), akan tetapi forum itu dinilai bersifat formalitas.
“Yang terlibat dalam musdes hanya mereka-mereka (pihak penerima saat ini) saja. BPD sudah menyarankan agar daftar penerima ditangguhkan, tapi tidak direspon Pemdes,” terang masyarakat.
Mereka juga menyoal lumpuhnya program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut warga, BUMDes Lumbi-Lumbia tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat positif dari kehadiran organisasi tersebut.
“Maka dari itu, kami meminta bapak dan ibu anggota DPRD agar segera menyikapi masalah ini,” pintah masyarakat.
Menanggapi itu, pimpinan rapat memberi kesempatan kepada aleg lainnya berpendapat. Anggota Komisi I, Badrin Liato mengatakan, belum lama ini pihaknya telah berkunjung ke Desa Lumbi-Lumbia dalam agenda monitoring dan evaluasi (monev) komisi I.
Pihaknya sempat menemui sejumlah aparat desa (Sekdes), serta beberapa pihak lainnya. Namun, informasi sementara yang diterima justru berbeda dengan penjelasan peserta aksi.
“Maka hemat saya, kita harus mengagendakan kembali pertemuan dengan mengundang seluruh pihak terkait,” tuturnya.
Menurutnya, akan sulit mengambil kesimpulan tanpa menghadirkan pihak-pihak terkait “Harus diundang kepala desa (Kades), camat, Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Inspektorat, dan pelapor untuk duduk bersama,” Saran Badrin.
Masukan politikus Partai Gerindra ini mendapat dukungan dari rekan sejawatnya di komisi I, seperti Veririanus, Winto, Habibullah, dan Hamira.
“Saya sepakat, harus didengar penjelasan semua pihak. Kami harap masyarakat bersabar, tetap menahan diri, jangan anarkis,” saran Hamira.
Ketua Komisi II DPRD Bangkep, Irwanto IT Bua ikut bersuara. Kata dia, masalah ini harus ditindaklanjuti hingga menghasilkan keputusan yang pro terhadap kepentingan masyarakat nelayan.
Kalaupun nanti hasilnya tetap tidak menjawab kebutuhan nelayan yang belum tersentuh bantuan, aleg Golkar ini berpandangan, para aleg khususnya asal daerah pilih (dapil) III bisa mendorong penganggarannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau DD tidak mampu membiayai kebutuhan beberapa nelayan yang belum kebagian bantuan, saya kira teman-teman aleg dapil III bisa mendorong alokasi anggarannya pada APBD tahun depan,” sarannya.
Pertemuan ini, masih kata Iwan -panggilan akrabnya- belum berakhir. Dia meminta masyarakat bersabar menunggu tahapan selanjutnya, termasuk penyelesaian masalah BUMDes.
Anggota Komisi II lainnya, Sriyeni menegaskan, dirinya sangat mendukung agar persoalan ini segera ditindaklanjuti. “Jangan berlarut, harus secepatnya disikapi. Saya percaya teman-teman komisi I akan menindaklanjuti persoalan ini,” katanya.
Setelah berdialog cukup panjang, pimpinan rapat akhirnya menarik kesimpulan. Komisi I akan terlebihdahulu melakukan rapat internal serta berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk memutuskan opsi tindaklanjut masalah.
Apakah pertemuan selanjutnya melalui forum RDP di gedung parlemen, atau komisi I yang akan turun langsung ke Desa Lumbi-Lumbia.
“Kalau nanti diputuskan tindaklanjutnya RDP, maka saya yang akan menanggung akomodasi teman-teman perwakilan masyarakat Lumbi-Lumbia untuk bisa hadir bersama Kades, camat, PMD, dan Inspektorat,” janji Eko.
“Untuk itu, kami harap masyarakat bersabar, secepatnya kami akan informasikan seperti apa langkah selanjutnya. Tetap jaga keamanan, jangan anarkis,” imbaunya.***
