SALAKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) mengalami penurunan kelas pada aplikasi e-klaim Indonesian Case Base Groups (INA-CBG). Yakni, dari tipe C ke D.
Perubahan status ini terhitung sejak 1 Juli 2025 berdasarkan Surat Kepala BPJS Kesehatan Cabang Luwuk Nomor: 1617/X-04/0625, perihal hasil reviu kelas RS Tahun 2025.
Menyikapi hal tersebut, RSUD Trikora Salakan langsung melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke Komisi I DPRD Bangkep, Senin 30 Juni 2025.
Ketua Komisi I DPRD Bangkep Eko Febrianto Lasata membenarkannya. “Iya benar,” jawabnya saat dikonfirmasi awak media via pesan WhatsApp.
Eko menyampaikan, pihaknya akan terlebihdahulu membahas masalah ini di internal komisi. Setelahnya barulah mengundang RSUD dalam forum RDP.
“Rencana mungkin besok siang atau Rabu (pekan ini) RDP, tapi nanti kami akan informasikan kembali kepastian waktunya,” terang Eko.
Sementara itu, Direktur RSUD Trikora Salakan dr Feldi Deki mengakui adanya keputusan penurunan kelas layanan aplikasi e-klaim.
Pihaknya telah berupaya memperbaik kualitas pelayanan kesehatan RS. termasuk menempuh berbagai cara demi mencari solusi. Salah satunya koordinasi dengan DPRD.
“Semua langkah-langkah, tahapan demi tahapan kami sudah buat. Sehingga ke depan tugas kita hanya sebatas menyampaikan,” singkatnya melalui pesan WhatsApp.
Disampaikan, dalam surat permohonannya, RSUD Trikora meminta komisi I agar mendengar pemaparan terkait kondisi terkini serta dampak dari penurunan kelas.
Melansir dari berbagai sumber dijelaskan, e-klaim INA-CBG adalah sistem informasi berbasis web untuk pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan. Khususnya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Sistem ini memungkinkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk mengajukan klaim secara elektronik kepada BPJS Kesehatan berdasarkan pengelompokan penyakit dan prosedur.
Penurunan tipe aplikasi e-Klaim INA-CBG dapat berdampak pada beberapa aspek, terutama terkait dengan proses klaim dan pembayaran oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Berikut beberapa dampak potensialnya:
1. Keterlambatan Proses Klaim:
Penurunan tipe aplikasi atau pembaruan sistem INA-CBG’s dapat menyebabkan masalah pada proses pengiriman data klaim, yang berujung pada keterlambatan dalam pemrosesan klaim oleh BPJS Kesehatan.
2. Dampak pada Arus Kas Rumah Sakit:
Keterlambatan pembayaran klaim dapat mengganggu arus kas rumah sakit, terutama rumah sakit swasta, karena berdampak pada biaya operasional, pembelian obat-obatan, dan kebutuhan medis lainnya.
3. Potensi Kekurangan Stok Obat:
Jika pembayaran klaim terlambat, rumah sakit mungkin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan karena distributor enggan memasok obat jika pembayaran tidak lancar.
4. Penurunan Kualitas Pelayanan:
Kekurangan stok obat atau keterlambatan pembayaran klaim dapat menurunkan kualitas pelayanan di rumah sakit karena rumah sakit tidak dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien.
5. Masalah pada Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS):
Aplikasi V-Claim dan E-Klaim INA-CBG’s sering mengalami perubahan (update) yang tidak selalu terintegrasi dengan baik dengan SIMRS yang digunakan oleh rumah sakit, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam pengiriman klaim.
6. Kesulitan dalam Verifikasi dan Validasi Klaim:
Jika sistem baru tidak kompatibel dengan sistem lama, verifikasi dan validasi klaim oleh rumah sakit bisa menjadi lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama.
7. Dampak pada Perencanaan Keuangan Rumah Sakit:
Keterlambatan klaim mempengaruhi perencanaan keuangan rumah sakit, terutama dalam hal pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, dan kebutuhan operasional lainnya.
8. Potensi Terganggunya Data Historis:
Perubahan sistem dapat menyebabkan data historis penggunaan fasilitas kesehatan oleh peserta menjadi tidak akurat atau sulit diakses, yang berdampak pada evaluasi dan perencanaan program kesehatan.***
