BANGKEP – Komisi I DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) akhirnya merespon tentang dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (Bansos) jamban di Dinasi Sosial (Dinsos).
Sebagai bentuk tindak lanjut lembaga, Komisi I mengundang Kepala Dinsos Bangkep, Moh Amin untuk meminta klarifikasi atas dugaan itu melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Rapat yang berlansgung pada Jumat akhir pekan lalu, dipimpin langsung Ketua Komisi I, Eko Febrianto Sahata. Usai membuka rapat, Eko langsung mempersilahkan Moh Amin memberi penjelasan.
Dalam rapat dengar pendapat itu, Amin mengaku tidak tahu menahu soal pemotongan tersebut, serupa dengan penjelasan dia sebelumnya saat diwawancara sejumlah awak media.
“Dinas hanya mencairkan dana ke rekening penerima manfaat dan mengawasi pembangunan jamban. Soal pemotongan dan pengelolaan dana oleh pihak lain, kami tidak tahu,” ujar Amin.
Karena belum menemukan titik terang, rapat akan dilanjutkan pada Senin pekan depan dengan menghadirkan Inspektorat, warga penerima manfaat, dan Ardin Lakano yang disebut sebagai pihak ketiga.
Ketua Komisi I berjanji akan menindaklanjuti kasus ini dengan serius dan meminta keterangan dari semua pihak terkait.
“Rapat akan dilanjutkan pekan depan dengan kehadiran Dinas Sosial, Inspektorat, warga penerima manfaat, dan Ardin Lakano. Semua pihak dipastikan hadir,” pungkas Eko Febrianto.
Sebelumnya Muhammad Amin, di ruang kerjanya meminta kepada wartawan agar dugaan kasus ini, tidak perlu di publish. Dengan alasan akan mencoreng nama baiknya, sebab setelah pensiun tahun depan dirinya akan ikut dalam pileg.
“Soal pemotongan dana bansos itu saya tidak mengetahuinya. Jujur saja saya ingat betul dengan warning dari BPK agar jangan main-main dengan dana bansos, makanya sy melaksanakan program ini sesuai prosedur. Kalau boleh tidak usah di muat beritanya. Kalau berita itu mencuat akan merusak nama baik saya. Karena setelah pensiun saya akan ikut pileg,” ujar Amin ketika itu.***
