SUMATERA UTARA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali menargetkan predikat Green Card UNESCO bagi Geopark Kaldera Toba.
Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam merebut kembali ‘Kartu Hijau’ dari Unesco. Salah satu cara yang ditempuh adalah meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda).
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai persiapan selama dua tahun terakhir.
“Mudah-mudahan semuanya sesuai dan kemudian mendapatkan hasil yang positif. Jadi untuk itu saya ingin mendengarkan dulu bagaimana proses simulasi yang sudah dilakukan yang sedang berjalan juga saat ini,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa saat rapat bersama perwakilan Pemda di Caldera Toba Nomadic Escape, Toba, Sabtu 12 7 2025 seperti dilihat dari Siaran Pers website resmi Kemenpar.
Ni Luh meminta seluruh pemangku kepentingan memiliki menyamakan pemahaman, komitmen kuat, serta rencana aksi yang terpadu untuk meraih Green Card pada revalidasi ini.
Ada empat rekomendasi dari UNESCO, yakni:
1. Penguatan riset dan pemetaan geologi.
2. Penambahan panel informasi edukatif di seluruh area geopark.
3. Penguatan warisan budaya lokal.
4. Keaktifan badan pengelola dalam menggelar event nasional dan internasional.
Melihat empat rekomendasi UNESCO ini, Ni Luh mendorong Pemda dan instansi terkait segera memperbaiki, menindaklanjuti, serta mengevaluasi langkah yang telah berjalan.
Yakni mencakup identifikasi akar masalah, meninjau progres perbaikan yang sudah berjalan, dan memetakan pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan.
“Kita juga harus segera menyelaraskan dan meningkatkan seluruh program kerja, seperti melaporkan kegiatan Gerakan Wisata Bersih yang pernah berlangsung di dua titik, kawasan Amphiteater Waterfront City Pangururan pada 4 Mei 2025, dan Pantai Bebas Parapat pada 5 Mei 2025,” katanya.
Ni Luh menyarankan seluruh daerah dan instansi terkait agar mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga Kaldera Toba. Salah satunya edukasi terhadap kebiasaan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran serta menjaga kebersihan sekitar area geosit.
“Untuk masalah kebakaran, selama kedatangan Asesor UNESCO saat revalidasi pada 21 – 25 Juli 2025, perlu dibentuk tim patroli atau satgas khusus. Dan untuk mitra UMKM di lokasi yang didatangi benar-benar terlatih dan siap untuk menjelaskan jawaban,” kata dia.
Lebih lanjut jelasnya, status Green Card bukan sekadar label. Namun jembatan menuju masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat di sekitar Danau Toba.
Efeknya akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, lebih banyak investasi dan peluang ekonomi. Terpenting, pelestarian alam dan budaya Danau Toba yang tak ternilai harganya.
“Saya yakin, dengan semangat gotong royong, dedikasi, dan komitmen yang kuat, kita akan mampu menghadapi tantangan ini,” arahannya.***
