BANGKEP – Ketua Komisi II DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng), Irwanto IT Bua mengingatkan para pihak ketiga agar tidak bermain curang dalam pelaksanaan proyek penanggulangan pasca bencana.
Kata dia, anggaran proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan pemerintah pusat pada akhir tahun 2024 lalu.
Mendatangkan anggaran pusat ke daerah bukanlah perkara mudah. Ada perjuangan segelintir pihak di pemerintahan daerah dengan menggorbankan banyak hal.
Maka adalah wajib, eksekutif dan legislatif memperketat pengawasan untuk memastikan proyek yang melekat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terealisasi sesuai ketentuan.
“Kita harus memastikan proyek ini selesai tepat waktu dengan kualitas baik. Jika gagal, maka ke depan kita jangan berharap lebih kepada pemerintah pusat untuk kembali mengkucurkan DAK ke Bangkep,” ungkapnya, Kamis 9 Oktober 2025.
Sejak awal, sambungnya, Komisi II telah mewanti-wanti supaya tidak ada penyimpangan pekerjaan di segala aspek. Sebab akan menjadi catatan buruk Bangkep di mata pemerintah pusat.
DPRD menginginkan program serupa berkesinambungan. Apalagi jika mengingat kondisi geografis Bangkep sebagai daerah kepulauan.
“Tanggaul sangat dibutuhkan masyarakat. Pemukiman di Bangkep sebagian besar berada di pesisir. Kami tidak ingin proyek ini hanya sampai di sini saja,” tekannya.
Sorotan politikus Golkar ini buntut dari laporan dan hasil temuan di lapangan terkait indikasi penggunaan material tidak sesuai standar spesifikasi.
Olehnya, dalam waktu dekat pihaknya berencana memanggil para pihak terkait membahas serta mengklarifikasi kendala di lapangan.
Pernyataan ini mendapat dukungan dari Penjabat Pembuat Komitmen proyek tersebut, Achmad Arba. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangkep ini menegaskan, pengawasan harus diperketat.
“Jika kali ini kita gagal, yaah konsekuensinya mungkin kita tidak akan kebagian lagi anggaran DAK untuk pembangunan tanggul,” jelasnya.
Arba mengaku sangat antusias ikut serta dalam forum-forum membahas proyek tanggul. Seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dilaksanakan Komisi II.
“Teman-teman wartawan juga semoga bisa hadir supaya pengawasannya lebih berlapis,” harapnya.***
