banner 728x90

Nasib Petani Dapil II Memprihatinkan, Hamira Sahid Minta Pemda Bangun Jalan Kantong Produksi

Anggota DPRD Bangkep dari Fraksi Demokrat, Hamira Sahid
banner 500x50

BANGKEP – Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng), Hamira Sahid prihatin terhadap nasib para petani di wilayah daerah pilih (Dapil) II.

Hamira mengungkapkan, petani di Dapil II harus bersusah payah dalam memobilisasi hasil pertanian. Kondisi itu diakibatkan tidak adanya akses jalan kantong produksi.

“Masalah ini dialami oleh banyak petani di Bangkep, khususnya Dapil II,” tegas Hamira saat menyampaikan pendapat dalam rapat paripurna laporan Badan Anggaran (Banggar) atas hasil pembahasan dan penelitian dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, Senin 1 September 2025.

Politisi asal Fraksi Demokrat ini menilai, kondisi tersebut sangat mempengaruhi upaya petani dalam meningkatkan perekonomian karena berdampak pada pendapatan.

Untuk membawa hasil panen, para petani tidak hanya harus mengeluarkan tenaga ekstra. Tetapi juga menambah pengeluaran distribusi.

“Tidak ada jalan kantong produksi, jangankan mobil, akses untuk sepeda motor pun tidak ada. Jadi petani harus jalan kaki, memikul hasil panen bawa ke desa, atau sewa orang (kuli panggul),” jelasnya.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah (Pemda) hadir untuk mengakhiri penderitaan petani. Yakni mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan kantong produksi.

Memang, masih katanya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkep tidak memungkinkan untuk membiayai program tersebut. Apalagi dengan adanya kebijakan Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG), ditambah kebijakan efisiensi, hingga minimnya fiskal daerah.

Namun menurutnya, para pemangku kepentingan perlu mencari alternatif lain. Seperti melobi anggaran jalan kantong produksi yang melekat di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Anggaran untuk itu ada di pemerintah provinsi (Pemprov), maka setidaknya harus ada koordinasi antara Pemda dengan Pemprov dalam melobi anggaran,” tutur Hamira.

Dia berjanji akan mengawal masalah ini sampai terpenuhinya kebutuhan petani akan jalan kantong produksi.***

banner 325x300
banner 250x100
error: Content is protected !!