BANGKEP – Anggota DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Ronal Gulla menyebut vendor Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) teledor.
Sorotan ini menyusul adanya dugaan keracunan yang dialami 277 siswa dari beberapa sekolah di Kota Salakan (Ibukota Bangkep) usai menyantap menu MBG, Rabu 17 September 2025. Korbannya mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Ronald mengatakan, vendor harusnya ekstra teliti dalam memastikan kualitas dan keamanan menu makanan bergizi yang disalurkan kepada para siswa.
“Control quality dari pihak vendor patut dipertanyatakan, apakah berjalan sesuai standarnya atau sebaliknya? Yang mengawasi ini (kegiatan vendor) siapa? Ini juga jadi soal, apakah pengawasan mereka benar-benar diterapkan atau tidak?,” tanya politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dia menjelaskan, dalam pelaksanaan program MBG, vendor atau yayasan yang ditunjuk sebagai mitra bertanggungjawab mengkonversi dana pemerintah menjadi makanan bergizi.
Sementara Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pihak yang ditunjuk sebagai koordinator program ini berkewenangan mengevaluasi dan memastikan keseimbangan gizi, harga dan keamanan pangan, hingga kebersihan serta standar kualitas dapur.
“Kalau semua aspek berjalan sesuai standar saya kira tidak akan kejadian seperti ini,” kata sekretaris Komisi II DPRD Sulteng ini.
Dia mengingatkan vendor agar tidak mengabaikan keamanan makanan hanya karena mengejar target benefit. Untuk itu, ketua Fraksi Ampera DPRD Sulteng ini meminta pemerintah daerah (Pemda) Bangkep, dalam hal ini bupati supaya bersikap.
Bupati, sambungnya, perlu mengeluarkan rekomendasi untuk mengganti vendor. “Harus ada sanksi yang diberikan kepada vendor. Kegiatan vendor harus dihentikan,” tekannya.
Bagi Ronald, kejadian ini adalah pelajaran untuk semua yayasan penyedia makanan bergizi agar ke depan lebih mengedepankan kualitas dan keamanan menu ketimbang keuntungan.
Dia mengajak semua pihak bersama-sama mengawasi implementasi program MBG agar manfaatnya benar-benar berdampak positif terhadap anak didik.
“Ini program nasional, kami di daerah hanya sebatas mengawasi dan berargumen,” pungkasnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi awak media dengan pihak vendor MBG Kecamatan Tinangkung belum membuahkan hasil.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak vendor yang dihubungi via pesan WhatsApp di nomor 0821-8886-xxxx tak merespon pertanyaan wartawan.***
